Sistem Politik Liberal

                                                    Sistem Politik Ekonomi Liberal

1) Latar Belakang Sistem Politik Ekonomi Liberal

• Pelaksanaan system tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi hanya memberikan keuntungan kepada pihak Belanda secara besar-besaran.
• Berkembangnya paham liberalism sehingga system tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan.
• Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda menerapkan system ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
• Adanya traktar Sumatera (1871) yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda menerapkan system ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

2) Pelaksanaan Peraturan Sistem Politik Ekonomi Liberal

• Indische Comptabiliteit Wet (1867), berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus diterapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda.
• Suiker Wet (Undang-Undang Gula), yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada pihak swasta.
• Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870.
• Agrarische Besluit (1870). Jika Agrarische Wet diterapkan dengan persetujuan parlemen. Maka Agrarische Besluit diterapkan oleh persetujuan Raja Belanda. Agrarische Wet hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum tentang agrarian, sedangkan Agraria Besluit mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta.

Adapun isi dari Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870 adalah:

• Tanah di Indonesia dibedakan atas tanah rakyat dan tanah pemerintah.
• Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa tidak bebas.
• Tanah tidak bebas adalah tanah yang dapat disewakan kepada pengusaha swasta.
• Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain.
• Tanah pemerintah dapat disewakan kepada pengusaha swasta hingga 75 tahun.

3) Pelaksanaan Sistem Ekonomi Liberal

Pelaksanaan system politik ekonomi liberal di Indonesia merupakan jalan bagi pemerintah colonial Belanda menerapkan imperialism modernnya. Hal itu berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut.

• Mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industry di Eropa.
• Mendapatkan tenaga kerja yang murah.
• Menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa.
• Menjadi tempat penanaman modal asing.

Seiring dengan pelaksanaan system politik ekonomi liberal, Belanda melaksanakan Pax Netherlandica, yaitu usaha pembulatan negeri jajahan Belanda di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar wilayah Indonesia tidak diduduki oleh bangsa Barat lainnya. Lebih-lebih setelah dibukanya Terusan Suez (1868) yang mempersingkat jalur pelayaran antara Eropa dan Asia

4) Akibat Pelaksanaan Sistem Politik Ekonomi Liberal

a.) Bagi Belanda

• Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah colonial Belanda.
• Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda.
• Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajajahan.

b.) Bagi Indonesia

• Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.
• Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula berakibat sangat buruk bagi penduduk.
• Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat sangat pesat.
• Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang-barang impor dari Eropa.
• Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api.
• Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman berat bagi yang melanggar peraturan Poenale Sanctie.